Batasan Luas Rumah Subsidi Solusi Tekan Harga Properti

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), sekaligus pelaku bisnis properti, Bambang Ekajaya, menyampaikan tanggapannya terkait draf Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) Nomor/KPTS/M/2025 yang mengatur batasan luas rumah umum tapak dan luas lantai hunian.

Dalam draf tersebut, ditetapkan bahwa luas bangunan rumah subsidi tapak minimal 25 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi. Sementara itu, luas lantai rumah dibatasi antara 18 hingga 35 meter persegi. Ketentuan ini memicu diskusi di kalangan pelaku industri properti.

"Ya ketentuan terbaru kemen PKP memang mengundang perdebatan," kata Bambang kepada Liputan6.com, Rabu (4/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa dengan semakin tingginya biaya pembebasan lahan, terutama di sekitar kota-kota besar, serta meningkatnya biaya konstruksi beberapa tahun terakhir, penurunan luasan rumah menjadi salah satu solusi menekan harga jual bangunan.

"Saya melihat niat pak Ara (Maruarar) baik dengan semakin mahalnya pembebasan lahan, khususnya yang disekitar kota-kota besar dan naiknya biaya konstruksi beberapa tahun terakhir penurunan size, otomatis harga jual bangunan bisa di tekan, minimal harga tidak naik bahkan bisa sedikit di tekan," jelasnya.

Bambang juga mengajak untuk melihat contoh dari kota-kota besar di luar negeri seperti Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, dan Shanghai, di mana hunian dengan luasan kecil sudah lazim karena harga tanah dan properti yang sangat tinggi. Di Hongkong, misalnya, ada hunian yang hanya seluas 10 meter persegi.

"Kita bisa melakukan studi banding virual luasan hunian-hunian di kota-kota besar seperti di Singapore, Kuala Lumpur Malaysia, Hongkong, Shanghai (di Tiongkok) dan lainnya, khususnya di Hongkong bahkan ada hunian yang hanya 10 m2, karena mahalnya harga-harga properti disana, disiasati dengan pengurangan luasan bangunan agar tetap terjangkau," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Perlunya Evaluasi Lanjutan

FOTO: Target Bantuan Rumah Subsidi 2021 — Suasana perumahan subsidi di kawasan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). Bantuan pembiayaan perumahan subsidi sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)... Selengkapnya

Bambang mengaku sangat mendukung terobosan untuk menekan harga properti yang selalu naik. Namun, disis lain Pemerintah juga perlu sosialisasi yang lebih masif dan tepat.

Lebih lanjut, sebagai Wakil Ketua Umum REI, Bambang menegaskan pentingnya evaluasi lanjutan terhadap kebijakan tersebut agar tetap mengacu pada standar nasional dan internasional.

"Tapi sebagai Waketum REI saya setuju perlu evaluasi agar sesuai dengan persyaratan SNI dan WHO untuk kenyamanan penghuninya dan perlu desain yang kreatif dan pas agar semua kebutuhan dasar hunian terpenuhi," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Menteri PKP Soal Luas Rumah Subsidi Menciut

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, mengatakan dinamika pro dan kontra tersebut sebagai hal yang wajar dalam proses penyusunan regulasi. Ia memastikan bahwa tujuan dari beleid itu adalah untuk memperluas manfaat rumah subsidi bagi masyarakat, sekaligus memberikan pilihan desain yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

"Pro kontra itu biasa. Tujuannya kan baik," ujar Maruarar atau akrab disapa Ara di Jakarta, dikutip dari Antara, (3/6/2025).

Ia menegaskan, Kementerian PKP sangat terbuka terhadap berbagai masukan terkait rancangan aturan tersebut. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan saran justru dapat mendorong diskusi yang lebih transparan dan partisipatif.

"Saya sebagai Menteri sangat terbuka soal draft Peraturan Menteri PKP itu. Saya tidak membatasi, silakan kalau mau kritik dan saran. Adanya kritik di depan makin bagus sehingga kerja kami nyaman," katanya.

Foto Pilihan

Eksploitasi Nikel Ancam Belantara Kehidupan Suku Pedalaman Halmahera